JABARNEWS | BANDUNG – DPRD Provinsi Jawa Barat berencana akan membuat Peraturan Daerah (Perda) Aset untuk menyelamatkan dan melindungi lahan kritis yang diakibatkan oleh tingkah laku masyarakat.
Dalam merealisasikannya, Anggota Komisi IV DPRD Jabar, Kusnadi mengatakan, pihaknya akan membentuk Perda Aset, mengingat banyak lahan kritis yang masuk ke dalam kawasan hutan dengan status aset dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar.
“Insyaa Allah Perda yang kedepan kita akan membentuk panitia khusus (pansus) aset itu sendiri, supaya nanti lebih jelas,” kata Kusnadi di Bandung, Selasa (3/11/2020).
Dia menjelaskan, nantinya perda aset ini, bisa digunakan Pemprov untuk mengelola lahan kritis dan tidak menimbulkan persoalan baru atas lahan Pemerintah.
“Kita melihat situasi saat ini makin kesini semakin repot, ternyata masyarakat itu sendiri itu yang membuat lahan-lahan itu timbul seperti itu,” jelasnya.
Kusnadi menyebut, peran Pemprov melalui Dinas Kehutanan dalam mengatasi lahan kritis ini sebetulnya sudah maksimal. Akan tetapi, lanjut dia, kurang adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri yang sulit dilakukan.
“Kalau Pempov saya kira sudah cukup masimal. Tapi pastisapasi masyarakat itu yang kurang kita saat ini sedang mencari satu solusi tentang kesadaran masyarakat itu sendiri supaya hal-hal lahah kritis tidak terjadi,” tandasnya. (Rnu)
