Tak hanya sektor keuangan, KDM juga mendorong desa-desa di Jabar untuk bertransformasi dalam sistem pemilihan kepala desa. Ia mengusulkan penggunaan sistem E-Voting demi menciptakan pemilu desa yang lebih efisien dan partisipatif.
“Dua kerangka kerja ini merupakan bagian terpenting dalam mewujudkan prinsip-prinsip layanan publik dan layanan demokrasi di Jawa Barat. Demokrasinya biaya murah, pelayanan publiknya cepat, dan transaksi keuangannya transparan,” jelasnya.
Kebijakan digitalisasi yang diusung Gubernur Dedi Mulyadi ini diharapkan menjadi semangat baru bagi seluruh desa di Jawa Barat dalam membangun tata kelola yang modern, bersih, dan melayani.
“Semoga ini menjadi spirit baru bagi seluruh warga desa di seluruh provinsi Jawa Barat,” tutupnya. (Red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
