JABARNEWS | CIANJUR – Kepala Satgas 2 Wilayah 1 Koordinasi dan Supervisi KPK RI Arif Nurcahyo menekankan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan Pokir di Cianjur.
“Terkait di Cianjur soal porkir bisa dikatakan ya dan tidak karena yang jelas sesuai itu seperti apa,” kata Arif di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Cianjur, Selasa (19/11/2024).
KPK akan memantau secara ketat apakah penggunaan anggaran dari usulan anggota DPRD tersebut sesuai dengan rencana dan tepat sasaran.
Arif mengungkapkan bahwa KPK telah menemukan beberapa kasus penyelewengan penggunaan Pokir di daerah lain. “Kami melihat masih ada porkir kritis tidak sesuai alias tidak sah,” bebernya.
Dia menyebutkan beberapa contoh penyelewengan seperti usulan Pokir yang tidak sesuai dengan rencana kerja OPD atau bahkan adanya anggota DPRD yang terlibat langsung dalam pelaksanaan proyek Pokir.
