JABARNEWS | BANDNG – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono secara terbuka menantang Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk tidak tebang pilih dalam penertiban bangunan liar tak berizin di atas lahan hijau. Menurutnya, tindakan pembongkaran oleh Pemprov Jabar selama ini hanya menyasar properti milik BUMD, sementara bangunan milik swasta yang juga melanggar aturan justru dibiarkan.
“Saya tantang Gubernur Jawa Barat dan juga Kementerian Lingkungan Hidup untuk berani membongkar bangunan-bangunan lain yang tidak sesuai peraturan dan mengembalikannya menjadi kawasan hijau,” ujar Ono di Gedung DPRD Jabar, Kamis (20/03/2025).
Ono menyinggung soal pembongkaran satu objek wisata milik BUMD Jawa Barat di Puncak Bogor, yang dibangun di atas lahan milik PTPN dan dinilai menjadi penyebab banjir besar di Jabodetabek awal Maret lalu. Namun, ia menyayangkan bahwa tindakan serupa belum menyentuh sedikit pun properti swasta, padahal banyak yang berstatus hukum serupa.
“Ada 10 lokasi lain milik swasta yang juga berdiri di lahan hijau. Tapi kenapa hanya Hibisc yang dibongkar? Kalau serius, harusnya semua diperlakukan sama,” tegasnya.
Ono bahkan menyebut banyak vila, perumahan, dan restoran berdiri di kawasan rawan alih fungsi lahan, termasuk wilayah yang dikelola oleh Balai Taman Nasional Gede Pangrango (TNGP) dan PTPN. Salah satu yang disinggung adalah merek ternama seperti Eiger, yang disebut berdiri di atas kawasan dengan status serupa.
