JABAR NEWS | BANDUNG – Pembangunan penyediaan fasilitas publik yang responsif dan ramah terhadap kaum perempuan dan anak harus menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah (Pemda), baik itu Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota.
Hal ini diungkapkan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise saat melakukan Advokasi dan Sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Publik Responsif Gender dan Ramah Anak, di Hotel Horisson Bandung, Kamis (20/07/2017).
“Hal ini harus menjadi perhatian Pemda untuk masyarakat atau grup yang rentan khususnya disabilitas, lansia, juga terhadap perempuan dan anak,” ujar Yohana.
Yohana menyebutkan, Indonesia menjadi salah satu dari 10 negara yang menjadi Duta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Planet 50:50. Planet 50:50 merupakan sebuah pengakuan adanya kesetaraan antara perempuan dengan laki-laki dalam berbagai bidang termasuk anak-anak. Sehingga bisa mendapatkan hak mereka untuk tumbuh kembangnya.
Indonesia sendiri menurut Yohana, memiliki tiga isu prioritas yang sedang digalakan untuk penyelesaian permasalahan tersebut oleh pemerintah melalui KemenPPPA. Yaitu dengan menggalakan 2 program prioritas salah satunya adalah mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Ada tiga program yang sedang dijalankan yaitu, stop kekerasan terhadap perempuan dan anak, stop perdagangan manusia; dan mengakhiri kesenjangan akses bagi perempuan terhadap sumber daya ekonomi,” ucapnya.
Untuk menunjang ketiga program tersebut, KemenPPPA akan membuat sekolah khusus perempuan. Dimana melalui sekolah tersebut perempuan dipersiapkan untuk menjadi perempuan yang terampil, berkualitas dan skilful. (Nur)
Jabar News | Berita Jawa Barat
