Honorer yang lulus seleksi PPPK di Cianjur itu dibiayai pemerintah daerah, bukan oleh pemerintah provinsi maupun pusat.
“Kita bisa saja meminta kuota seribu atau dua ribu bahkan lebih, tapi kan anggaran pemerintah daerah kita terbatas, hasil konsultasi hanya bisa di angka 500 kuota untuk PPPK,” katanya.
Total kuota 500 pada seleksi PPPK itu, formasinya untuk tenaga pendidik atau guru, tenaga kesehatan, penyuluh pertanian dan umum lainnya.
Keempat formasi tersebut, didominasi guru sebanyak 250 kuota, tenaga kesehatan 150, penyuluh pertanian 50 dan umum lainnya 50 pegawai.
“Kebutuhan guru dan tenaga kesehatan memang mendesak, karena Cianjur sangat kekurangan guru dan tenaga kesehatan,” tandasnya.***
