• Rabu, 1 Desember 2021

Ridwan Kamil Sebut Jabar Bangun SDM dan Energi Terbarukan dari PI 10 Persen Migas

- Jumat, 26 November 2021 | 10:20 WIB
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat jadi pembicara forum Kebijakan dan Penerapan Participating Interest 10 Persen Pengelolaan Hulu Migas bagi BUMD Daerah secara virtual di Gedung Pakuan, Kota Bandung.  (Biro Adpim Jabar)
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat jadi pembicara forum Kebijakan dan Penerapan Participating Interest 10 Persen Pengelolaan Hulu Migas bagi BUMD Daerah secara virtual di Gedung Pakuan, Kota Bandung. (Biro Adpim Jabar)

JABARNEWS | BANDUNGGubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berbicara mengenai pentingnya kebijakan dan penerapan Participating Interest (PI) 10 persen pengelolaan hulu migas bagi daerah. Menurutnya, sebagai daerah yang sudah mendapatkan PI 10 persen, banyak manfaat yang didapat dari kebijakan tersebut.

Seperti diketahui, sampai dengan saat ini baru dua daerah yang telah berhasil berpartisipasi dalam pengelolaan wilayah kerja migas. Kedua daerah tersebut yakni Jawa Barat dan Kalimantan Timur.

"Pertama, (PI 10 Persen Pengelolaan Hulu Migas) adalah keadilan bagi daerah, jadi ini adalah hak dari daerah," kata Ridwan Kamil saat menjadi pembicara pada forum Kebijakan dan Penerapan Participating Interest 10 Persen Pengelolaan Hulu Migas bagi BUMD Daerah secara virtual di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis 25 November 2021.

Baca Juga: DPRD Jabar Minta Digitalisasi Desa di Jabar Harus Diperbanyak

Baca Juga: Ramalan Zodiak 26 November 2021: Aquarius Hati-hati Kamu Bisa Stres Sendiri

Ridwan Kamil yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) ini menjelaskan, karena kebijakan ini Pemda Provinsi Jawa Barat mendapatkan tambahan pendapatan yang berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH).

Namun, Ridwan Kamil meminta komitmen para perusahaan pengelola hulu migas untuk bisa transparan dalam hal data lifting yang diberikan.

Baca Juga: Anggaran Pilbup 2024 di Kabupaten Bogor Sebesar Rp150 Miliar, Ini Kata Iwan Setiawan

Baca Juga: Ditampar Warganya Lewat Perbaikan Jalan Rusak, Wabup Tasikmalaya Minta Maaf

"Oleh karena itu, kita melobi pemerintah pusat agar regulasinya dipermudah kemudian transparansi besaran dana bagi hasil itu juga harus transparan sehingga kita bisa paham berapa yang sebenarnya diproduksi di lapangan sehingga menghasilkan potensi yang baik dari 10 persen," tutunya.

Halaman:

Editor: Rian Nugraha

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X