Terkait dengan kekurangan itu sendiri, Herman mengatakan pihak Pemprov Jabar akan menggenjot pendapatan dari sektor perpajakan, terutama pajak rokok, DBH pemerintah pusat, serta dividen BUMD.
“BUMD juga udah kita dorong bertahan di angka Rp385 miliar. Sebelumnya kan minta turun. Naik sekitar Rp40 miliaran ya. Itu kita masukkan sebagai tambahan pendapatan untuk memenuhi kekurangan makan siang bergizi. Sehingga overall untuk makan siang bergizi kami siapkan Rp1 triliun,” bebernya.
Jabar sendiri telah menguji coba program makan bergizi gratis di Kabupaten Sumedang di dua sekolah yang terletak di Jatigede dan Jatinangor dengan makanan senilai Rp15 ribu, yang bahan-bahannya menggunakan bahan dari daerah setempat.
“Kami gelar di perdesaan dan perkotaan. Hasilnya bagus, dari sisi manajerial, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai manajemen-nya berjalan lancar. Demikian juga dari sisi teknis ya, kan makanannya harus standar memenuhi kecukupan gizi untuk anak-anak ya, dengan Rp15 ribu ketika kami cek dan ricek sudah relatif representatif, sudah ada gambarannya. Tapi untuk nanti nilai menu makanannya kita tunggu pusat,” tandasnya. (Red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
