JABARNEWS | BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan bahwa permasalahan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun telah dilimpahkan ke pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti.
Ridwan Kamil menerangkan, pihaknya telah melaporkan proses kerja dari tim investigasi kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
Dengan begitu, lanjut dia, kewenangan permasalahan Al-Zaytun kini berada di pemerintah pusat.
“Pemerintah Provinsi Jawa Barat ditugaskan fokus pada yang namanya menjaga stabilitas, dan kondisi sosial,” kata Ridwan Kamil di Bandung, Minggu (25/6/2023).
Dia menjelaskan, pemerintah pusat segera mengumumkan langkah terkait Al-Zaytun pada waktu dekat, karena tim investigasi akan selesai masa tugasnya pada Selasa (27/6/2023).
