JABARNEWS I CIANJUR – Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Suryakancana (Unsur) Dedi Mulyadi menyebutkan bahwa eksekutif dan legislatif dalam pemerintahan harus selaras dalam penanganan bencana gempa di Kabupaten Cianjur.
Dedi mengatakan, dalam recovery bencana gempa, pemerintah daerah (Pemda) Cianjur harus mengembangkan konsep dari pihak BNPB.
“Nah! Baik eksekutif atau legislatif jadi memang BPBD sudah mempunyai konsep yang jelas,” kata Dedi kepada JabarNews, Selasa (17/1/2023).
Dia menjelasakan, pemerintah daerah dalam hal ini Bupati dan DPRD Cianjur harus diberikan ruang untuk melakukan berbagai kebijakan untuk menunjang konsep sudah dibuat oleh BPBD.
“Artinya sekali lagi dalam konteks pelaksanaan penanganan tidak terlalu besar untuk berimprovisasi,” ucapnya.
