Langkah ini perlu diambil guna menjaga netralitas ASN dan mencegah penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik pribadi.
“Jika sudah mulai melakukan pendekatan dengan partai politik, di Jawa Barat kami mengimbau agar tidak menggunakan fasilitas negara dan segera cuti di luar tanggungan,” ujar Bey.
Bey menekankan bahwa netralitas ASN harus ditegakkan, namun hak politik setiap warga negara juga harus dihormati. Oleh karena itu, mengikuti aturan yang berlaku adalah jalan tengah yang terbaik.
“Apakah mungkin jika sudah berniat maju, masih bisa netral dan profesional dalam melayani masyarakat? Jika ingin maju lebih baik cuti di luar tanggungan, agar tidak ada konflik kepentingan dan netralitas ASN tetap terjaga,” pungkasnya. (red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
