Selain tugas pengawalan kampanye, tim hukum Jabar ASIH juga menyoroti beberapa potensi permasalahan hukum yang dapat mengganggu jalannya Pilkada, salah satunya terkait keakuratan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
“Keakuratan DPT menjadi perhatian utama kami, terutama setelah dilakukan proses pencocokan dan penelitian (coklit). Kami menemukan masih adanya ketidaksesuaian atau deviasi dalam pendataan ulang. Hal ini tentu akan berdampak besar pada kualitas pemilihan,” tambah Sadar.
Ia juga mengungkapkan kekhawatiran terkait praktik politik uang (money politic), yang sebelumnya terjadi di Pemilu Legislatif (Pileg) namun kurang mendapat perhatian serius dalam penegakan hukum.
“Ini yang kami khawatirkan, masyarakat sudah menganggap biasa politik uang karena tidak ada proses hukum yang menindaklanjutinya. Kami berharap praktik ini tidak terjadi di Pilkada serentak Jawa Barat,” tandasnya. (Red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
