“Harus ada kajian komprehensif, (Pemprov Jabar tidak) langsung disimpulkan tanpa tabbayun dengan sebuah upaya tindakan. Kan tidak. Semua tidak bisa grasa-grusu. Saya harus adil, mendengarkan, memberi tim investigasi (untuk mencari fakta),” jelasnya.
Bila Ponpes Al-Zaytun terbukti melakukan penyimpangan, sambung Ridwan Kamil, maka pihaknya akan menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian Agama terkait tindaklanjut dari hasil pertemuan tim investigasi, termasuk kemungkinan dibubarkan.
“Enggak (berwenang), pembubaran dilakukan oleh Kementerian Agama (karena) yang memberi izin, karena sifatnya pesantren. Aliyah, Diniyah, Pesantren ranahnya Kementerian Agama. Dimana dari Kementerian Agama kurang lebih setiap tahun sekian miliar ke Al-Zaytun,” tandasnya. (Red)
