Menurut Herman, tunggakan tersebut tidak semata-mata terjadi karena lemahnya kapasitas fiskal daerah. Ia menyebut belanja daerah pada dua tahun terakhir sebenarnya cukup tinggi. Namun, penyesuaian alokasi anggaran terpaksa dilakukan mengingat adanya kebutuhan mendesak di tingkat lokal, regional, hingga nasional.
Kendati demikian, ia menegaskan bahwa pelayanan kesehatan masyarakat tidak akan terganggu. “Walaupun ada tunggakan, pelayanan kesehatan dan sinergi dengan BPJS kami jamin tetap berjalan,” tegas Herman.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemprov Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi telah berkomitmen penuh untuk menyelesaikan permasalahan tunggakan tersebut, termasuk melalui anggaran perubahan yang tengah disusun. “Kita akan ikhtiarkan secepatnya,” katanya. (Red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
