JABARNEWS | PURWAKARTA – Hari ini kasus korupsi di DPRD mulai membesar kembali. Saat minggu lalu kejaksaan menahan salah seorang ASN di lingkungan kesekretariatan dewan, kali ini pihak Kejaksaan Negri (Kejari) Purwakarta kembali menetapkan dua orang tersangka dari Pengguna Anggaran (PA) dan PPTK.
“Hasil ekspose atau gelar perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan APBD perjalanan dinas fiktif atau mark up di lingkungan Sekretariat DPRD Purwakarta TA 2016, pada 12 Febuari 2018 lalu, maka ditetapkan dua orang tersangka yaitu inisial MR selaku PA dan HUS selaku PPTK,” ujar Kasi Intel Kejari Purwakarta, Adhy Kusumo Wibowo, kepada wartawan, Rabu (14/02/2018).
Keduanya, lanjut Adhy, ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan pada surat penetapan Kajari Purwakarta Nomor: PRINT-154/0.2.15 /Fd.1/02/2018 Tanggal 12 Febuari 2018, untuk tersangka MR.
“Untuk tersangka HUS, surat penetapan bernomor: PRINT-153/0.2.15 /Fd.1/02/2018 Tanggal 12 Febuari 2018,” tuturnya.
Lebih jauh Adhy menjelaskan, penyalahgunaan APBD DPRD Purwakarta oleh kedua tersangka itu meliputi perjalanan dinas dalam dan luar daerah dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp12,6 miliar, dengan realisasi anggaran sebesar Rp12,1 miliar.
“Lalu, ada sewa gedung kantor/tempat dan sewa mobilitas darat daerah dengan jumlah pagu Rp2,9 miliar, dan realisasi anggaran sebesar Rp1,8 miliar,” katanya,
Ia menambahkan, total kerugian uang negara sedang dilakukan koordinasi dengan inspektorat daerah dan BPKP Jabar untuk dilakukan penghitungan.
Diketahui, pada pekan sebelumnya Kejari setempat telah menahan tersangka dalam perkara yang sama, atas nama Edi Mulyana.
“Sementara, untuk kedua tersangka baru belum dilakukan penahanan,” tutup Adhy. (Gin)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
