Kendati demikian, selama ini pemerintah pusat bersikukuh membayarnya melalui dana APBD baik Kabupaten, Kota dan Provinsi.
“Harus diklarifikasi bahasa cleansing itu, tidak dikasih jam mengajar. Mungkin bisa bertemu dengan komisi A/I di DPRD untuk audiensi,” ujarnya.
Skema dari awal, kata Haru, memang tidak ada honorer semua harus PPPK. Haru menyangkan program cleansing yang dilakukan terhadap tenaga pengajar honorer tersebut.
“Cuma jangan dijepit begitu, perlu ada dialog dan keterbukaan pemerintah pusat, provinsi dengan guru honorer yang belum PPPK,” imbuhnya.
Bakal Calon Gubernur Jabar tersebut mendorong adanya solusi yang dilakukan pemerintah. “Kalau diserahkan kepada guru yang sudah PNS perihal mengajar, mereka juga sebenernya berat bila tidak dibantu guru PPPK atau honorer,” ujarnya.
Selain itu, Haru mengimbau agar ada peningkatan kualitas dari guru PNS dan guru honorer diberikan kesempatan baik mendapat kuota PPPK maupun jam mengajarnya.
