“Tentunya kewajiban politik kami untuk memperjuangkan bagaimana terkait perempuan dan anak ini dapat terwujud dalam kebijakan regulasi, anggaran, maupun semua pengawasan yang kami lakukan sebagai anggota KPP di wilayahnya masing-masing,” kata Ineu.
Ia pun berharap, kepada para pengurus KPP kabupaten/kota di Jawa Barat dapat segera melakukan komunikasi dengan KPP Jawa Barat, agar segera dapat dilakukan pelantikan dan pengukuhan.
Karena menurutnya hal tersebut bukan untuk kepentingan orang perorang atau kelompok, tetapi tugas KPP untuk memperjuangkan aspirasi perempuan dan anak, kebijakan yang pro terhadap perempuan, serta anggaran yang responsif gender.
“Ini arus menjadi hal utama yang dipikirkan keluarga besar KPP selain target politik”ucapnya.
Adapun target politik secara undang-undang, Ineu menjelaskan bahwa minimal 30 persen (partisipasi perempuan) bukan hanya sekedar angka dalam pencalegan, atau ketika organisasi itu ada (lahir) dengan harapan target 30 persen tersebut kemudian bisa tercapai di dalam pemilu.
