• Sabtu, 27 November 2021

DPRD Jabar Sebut Minimnya Alokasi Anggaran Jadi Penghambat Pertumbuhan Ekonomi

- Rabu, 20 Oktober 2021 | 07:30 WIB
Sekretaris Komisi II DPRD Jabar Yunandar Eka Perwira saat melaksanakan Rapat Pembahasan RKUA PPAS Tahun Anggaran 2022 dengan Mitra Komisi II yang bertempat di Balai perbenihan Tanaman Hutan  Kabupaten Sumedang, Selasa 19 Oktober 2021.  (Humas DPRD Jabar)
Sekretaris Komisi II DPRD Jabar Yunandar Eka Perwira saat melaksanakan Rapat Pembahasan RKUA PPAS Tahun Anggaran 2022 dengan Mitra Komisi II yang bertempat di Balai perbenihan Tanaman Hutan Kabupaten Sumedang, Selasa 19 Oktober 2021. (Humas DPRD Jabar)

JABARNEWS | SUMEDANG - Sektor perekonomian Jawa Barat harus menjadi aktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya Pemerintah Provinsi (Pemprov) wajib hadir sebagai regulator dan akselerator pembangunan perekonomian Jabar.

Sekretaris Komisi II DPRD Jabar Yunandar Eka Perwira mengatakan, minimnya alokasi anggaran oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Jabar menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi, di tengah situasi dunia usaha yang sudah mulai meningkat dan mobilitas masyarakat sudah mulai berangsur normal.

“Di tahun 2022 berdasarkan rancangan tidak jauh berbeda dengan 2021, dimana anggaran yang dialokasikan dari TAPD masih sangat minim," kata Yunandar Eka Perwira disela rapat kerja pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022 di Balai Perbenihan Tanaman Hutan  Kabupaten Sumedang, Selasa, 19 Oktober 2021.

Baca Juga: Pemprov Jabar Habiskan Dana Rp5 Triliun untuk PON XX Papua? Ini Penjelasan Ridwan Kamil

Baca Juga: Gimana Ini? Atlet PON Jabar di Kota Bandung Belum dapat Kadeudeuh

"Padahal pertumbuhan ekonomi sudah mulai meningkat, bisnis sudah berjalan, dan mobilas penduduk sudah mulai normal ,dan ditunjang dengan vaksinasi itu menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.

Yunandar Eka Perwira menambahkan, Pemprov Jabar harus merubah asumsi bahwa keadaan pada tahun 2021 akan sama pada tahun 2022. Hal itu hanya akan menghambat dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Karena PAD itu hanya di plotting lebih rendah dari PAD tahun 2021 yang kondisi ekonominya tidak baik dibanding optimisme di tahun 2022. Seharusnya pertumbuhan ekonomi menjadi pertimbangan peningktan PAD,” ujarnya.

Baca Juga: Kejati Jabar Bekuk Buron 8 Tahun di Kasus Korupsi Dana Bantuan Gempa Yogyakarta

Baca Juga: Bandung Barat Turun ke Level 2, Hengki Kurniawan: Wisata Boleh Buka, tapi...

Halaman:

Editor: Rian Nugraha

Tags

Artikel Terkait

Terkini

DPRD Jabar Tindaklajuti 13 Raperda Usulan Gubernur

Jumat, 19 November 2021 | 08:19 WIB

DPRD Jabar Minta Bank BJB Bantu Perekonomian Desa

Selasa, 9 November 2021 | 09:35 WIB
X