JABARNEWS | BANDUNG – DPRD Provinsi Jawa Barat mengeluhkan pendataan masyarakat miskin yang dilakukan Dinas Sosial (Dinsos) Jabar. Pasalnya, sering terjadi salah sasaran dalam pendistribusian bantuan sosial (bansos).
Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya mengatakan, urusan kemiskinan ini ada dua sisi, pertama terkait kondisi yang miskin, yang merupakan ruanglingkup Dinsos. Kemudian langkah-langkah dan program skala nasional untuk peningkatan perekononiam masyarakat.
“Masalah pendataan yang saya samapaikan ini terbesar yang sekarang ini diuji pada pemerintah Jabar bagaimana menyalurkan bantuan untuk orang miskin,” kata Abdul Hadi saat dihubungi, Senin (20/7/2020).
Menurutnya, pendataan masyarakat miskin yang dilakukan kerjasama antara kemensos dan dinsos ditingkat provinsi dan dinsos di skala kabupaten/kota serta ruang lingkupnya perangkat desa atau rt/rw ini sama sekali berantakan. Hal tersebut terlihat banyaknya masyarakat yang protes-protes dengan bantuan provinsi.
“Ini masalah yang besarnya pada ktp dari 27 kabupaten/kota ini percepatan untuk mengupdatenya ini berbeda-beda,” jelasnya.
Lebih lanjut, Abdul menjelaskan, seharusnya Dinsos Jabar melakukan update data masyarakat miskin 6 bulan sekali.
“Saat pertemuan dengan Dinsos memang diakui masalah ini. Berdasarkan aturan dari kemensos 6 bulan harus sudah diupdate kenyataannya 2-5 tahun belum diupdate,” tutupnya. (RNU)
