JABARNEWS | BOGOR – Pemerintah Kabupaten Bogor menegaskan bahwa anggaran bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat terdampak pandemi COVID-19 hanya cukup hingga bulan Juli 2020.
“Kekuatan pemberian bantuan sosial terhadap masyarakat itu sampai bulan Juli, kekuatan anggaran kita,” terang Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan saat ditemui di Cibinong, Kabupaten Bogor Jawa Barat, Selasa (16/6/2020).
Menurutnya, kondisi itu menjadi dilematis lantaran kasus positif COVID-19 di Kabupaten Bogor bahkan belum memenuhi kriteria untuk bisa menjalankan skema normal baru (new normal”) yang membutuhkan angka reproduksi efektif di bawah 1 poin.
“Angka reproduksi efektif kita masih di atas 1 poin. Kita harus berpikir ulang bagaimana kalau PSBB (pembatasan sosial berskala besar) diperpanjang itu konsekuensinya bantuan sosial berhenti,” sebut politisi Partai Gerindra itu.
Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kabupaten Bogor, Nuradi menyebutkan bahwa bantuan sosial (bansos) masyarakat terdampak pandemi COVID-19 berupa beras sudah terdistribusi ke 39 kecamatan di Kabupaten Bogor.
“Yang belum itu Kecamatan Cibinong dan sebagian di Kecamatan Klapanunggal, besok kita ke Cibinong,” ujarnya saat ditemui di Pendopo Bupati, Cibinong Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (16/6).
Mantan Sekretaris DPRD Kabupaten Bogor ini menjelaskan bahwa pendistribusian beras tersebut sempat terhambat lantaran terbatasnya ketersediaan beras yang berkualitas baik di Gudang Bulog.
“Kemarin kita sempat stop satu hari, karena tidak mudah untuk menyiapkan ratusan ton beras dengan kualitas bagus. Apalagi untuk Cibinong ini harus ada sekitar 400 ton selama dua hari harus tersedia, kita inginnya kan setiap hari, tapi kualitas beras bagus,” bebernya.
Seperti diketahui, Bupati Bogor Ade Yasin memborong beras Bulog sebanyak 18.000 ton untuk dibagikan sebagai bansos masyarakat terdampak pandemi virus corona COVID-19 di Kabupaten Bogor. Menurutnya, 18.000 ton beras itu guna keperluan selama tiga bulan. Setiap bulannya sebanyak 6.000 ton dibagikan kepada 200.000 keluarga, dengan jatah masing-masing 30 kilogram beras.
“Secara keseluruhan, Pemkab Bogor menghabiskan dana Rp189.774.000.000 untuk membeli 18.000 ton beras yang dibagikan ke masyarakat setiap bulan selama April, Mei, dan Juni 2020,” terang Ade Yasin.
Ia menyebutkan bahwa pembelian beras seharga Rp10.543 per kilogram itu bersumber dari Biaya Tak Terduga (BTT) Kabupaten Bogor usai pergeseran sejumlah mata anggaran dalam APBD Kabupaten Bogor tahun 2020 demi penanganan COVID-19. (Red)
