Bima Arya: Selama PSBB Tak Ada Lagi Petugas di Lokasi Check Point

JABARNEWS | BOGOR – Wali Kota Bogor, Bima Arya Bima mengatakan, selama satu bulan ke depan, Pemkot Bogor akan melakukan evaluasi terhadap sektor-sektor yang memungkinkan untuk dibuka kembali secara bertahap.

“Untuk melanjutkan PSBB Proposional di masa transisi. Kita menyepakati selama satu bulan. ini masih era PSBB, tapi tidak sama dengan PSBB sebelumnya, ini untuk menuju normal baru,” kata Bima.

Bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Bogor, telah menyepakati untuk kembali memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sampai satu bulan kedepan.

Baca Juga:  Inilah Beragam Modus Baru Kelabui Petugas Demi Mudik

Untuk diketahui PSBB Proposional adalah, peraturan yang diterapkan oleh pemerintah di kondisi pandemi Covid-19 dengan memperbolehkan, beberapa sektor penunjang ekonomi untuk beraktifitas kembali, di antaranya rumah ibadah, supermarket, wisata non air dan hotel.

Pada PSBB Proposional kali ini, tak ada satupun petugas Check Point di sekitaran Jalan Raya Jakarta-Bogor tersebut. Meski sebelumnya lokasi itu menjadi titik pemantauan petugas gabungan PSBB.

Baca Juga:  Wow, 500 RW di Kota Bandung Dipasang Wifi Gratis

PSBB Proposional juga diterapkan oleh Pemkab Bogor selama satu bulan kedepan, tapi kondisi lalu lintas yang serupa adanya kepadatan terjadi di simpang lampu merah alternatif menuju Sentul dan simpang fly Over Cibinong.

Sementara itu pengemudi motor jenis matick mengaku, belum mengetahui adanya peraturan PSBB Proposional. “Saya gak tahu mas apa itu PSBB Proposional, emang apa bedanya mas,” tanya Ahmad saat ditemui di Jalan Simpang Alternatif Sentul, Jumat (5/6/2020).

Baca Juga:  Nama Uu Ruzhanul Ulum Sering Disebut Pada Sidang Korupsi Bansos Tasikmalaya

Seharusnya, Pemkab dan Pemkot Bogor mampu mengurai kepadatan pengendara melalui sosialisasi secara masif mengenai diterapkannya PSBB proposional.

Tak main-main, kedua pemerintahan penyangga Ibu Kota DKI Jakarta ini sudah merogoh kocek senilai Rp348 miliar untuk Kota Bogor. Sedangkan, Pemkab Bogor senilai Rp384 miliar.

Tentunya anggaran dengan jumlah tak sedikit ini sangat disayangkan. Melihat kondisi banyaknya warga Bogor yang belum memahami secara utuh aturan tersebut. (Red)