“Saya tidak ngitung jumlahnya, tapi tokoh-tokoh tertentunya. Saya tidak bisa ngitung. Ada afiliasi dengan pok (kelompok) jaringan yang pernah dilarang, atau yang dilarang,” jelas Boy.
Atas dasar itu, Boy meminta semua pihak meningkatkan kewaspadaan dalam menjalankan politik praktis. Termasuk diantaranya masyarakat.
“Kewaspadaan untuk masyarakat bahwa ada pihak-pihak yang tentunya melalui jalur-jalur demokrasi yang ada, tapi platform kebangsaannya masih perlu kita verifikasi, validasi lagi,” lanjutnya.
Boy menjelaskan, keberadaan pimpinan parpol yang terafiliasi jaringan terorisme merupakan bagian dari perubahan strategi mereka.
“Sudah ada perubahan strategi dari bullet ke ballot, dari peluru ke kotak suara. Ini adalah satu siasat jaringan jaringan yang terafiliasi, termasuk kelompok intoleran, untuk bisa menjadi bagian dari pesta demokrasi, untuk masuk ke dalam sistem demokrasi kita,” tandas Boy. (red)
