JABARNEWS | PURWAKARTA – Ketua DPD Golkar Jabar Dedi Mulyadi menilai organisasi pencetus dukungan untuk capres dan cawapres harus jelas. Menurut dia, sebaiknya kelompok orang tersebut tidak mengatasnamakan agama dan golongan tertentu.
Hal ini dia sampaikan di sela kegiatan DPD Golkar Jabar. Tepatnya, di Gedung Kahuripan, Wanayasa Purwakarta, Selasa (28/8/2018).
“Saya kira partai politik harus mengambil alih, baik itu gerakan #Jokowi2Periode maupun #2019GantiPresiden. Jadi, pola gerakannya tidak mengatasnamakan agama dan golongan tertentu,” katanya di gedung berlatar Situ Wanayasa tersebut
Menurut Dedi, kelompok yang hari ini sudah mencetuskan dukungan harus membuka identitasnya. Sehingga, tidak membangun pola vis a vis di internal organisasi berbasis agama di Indonesia.
Hal ini penting dalam rangka menjaga kerukunan di tengah masyarakat. Menurut dia, publik tidak menginginkan perpecahan terlebih jika diakibatkan sentimen agama tertentu.
“Sebenarnya sudah ketahuan kan, #2019GantiPresiden itu pendukung Pak Prabowo dan #Jokowi2Periode itu pendukung Pak Jokowi. Keduanya tidak boleh bersembunyi di balik organisasi keagamaan,” ujarnya.
Harus Berafiliasi Parpol
Seluruh gerakan di Pilpres 2019 menurut Dedi, harus berafiliasi dengan partai politik. Sebab, gerakan tersebut bukan gerakan moral kemasyarakatan melainkan gerakan politik.
“Perannya harus diambil alih parpol, agar identifikasi gerakannya jelas. Publik tidak lagi dibingungkan dengan isu yang dibuat. Jujur saja, bahwa ini gerakan dalam rangka pemenangan pasangan capres dan cawapres,” ucap dia.
Jika tidak segera disikapi, Mantan Bupati Purwakarta tersebut khawatir akan terjadi eskalasi negatif. Momeri kelam Pilpres 2014 yang membelah publik menjadi dua kutub menurut dia tidak boleh terulang.
“Kasihan masyarakat, setiap hari diajak berdebat dan bercentang-perenang soal isu politik. Kalau dibumbui agama, ini bisa lebih parah. Sentimen negatif Pilpres 2014 akan terulang,” katanya.
Atas dasar itu, dia meminta pihak kepolisian agar bertindak tegas. Aturan perundangan harus dijadikan pedoman untuk menangkis gerakan yang bersifat merugikan publik.
“Kepolisian tidak boleh bertindak atas tekanan salah satu kelompok. Saya yakin aturan perundangan masih dipegang teguh sebagai pedoman,” ujar dia. [jar]
Jabarnews | Berita Jawa Barat
