JABARNEWS | BOGOR – Pemerintah Kabupaten Bekasi tahun ini akan kembali melanjutkan pembahasan mengenai rancangan peraturan daerah yang mengatur Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan setelah sempat tertunda akibat adanya ketidaksesuaian data lahan dan tata ruang wilayah setempat.
“Ini tekad kuat kami untuk mempertahankan lahan pertanian. Saya sudah komunikasi dengan DPRD. Kita akan tuntaskan pembahasan Perda Lahan Pertanian,” ujar Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja di Cikarang, Kamis (23/07/2020).
Ia menambahkan regulasi yang mengatur lahan pertanian dibutuhkan untuk mempertahankan lahan yang ada saat ini agar tidak beralih fungsi menjadi permukiman maupun industri.
Menurut dia, Kabupaten Bekasi merupakan wilayah dengan karakteristik pertanian yang kental sejak turun-temurun meski kini dikelilingi ribuan perusahaan.
“Wilayah kita ini memang kental ciri khas pertaniannya. Itu yang akan tetap kita jaga dan pertahankan,” ungkapnya.
Dengan begitu, kata Eka, pihaknya kin terus berkomitmen untuk mempertahankan 48.000 hektare lahan pertanian pangan berkelanjutan di wilayahnya.
“Dengan mempertahankan lahan pertanian secara otomatis akan mampu menjaga ketahanan pangan, terlebih di masa pandemi Covid-19 saat ini, kita pastikan ketahanan pangan terjaga dengan baik serta mampu mencukupi kebutuhan warga,” katanya.
Eka juga meminta Dinas Pertanian terus memberikan pembinaan serta pendidikan pertanian modern kepada petani di wilayahnya agar mampu memanfaatkan teknologi sehingga dapat meningkatkan hasil pertanian.
“Pertanian kita harus sudah terintegrasi dengan pariwisata dan industri. Bagaimana pertanian dan industri kita sinergikan menjadi sebuah kekuatan di Kabupaten Bekasi untuk mendongkrak perekonomian masyarakat,” ucapnya.
“Meskipun menjadi daerah industri dan daerah pusat ekonomi tetapi urusan pertanian harus kita junjung tinggi, tinggal bagaimana nanti kita mengemas pertanian menjadi pertanian modern,” imbuh dia. (Red)
