JABARNEWS | PURWAKARTA – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi mengatakan industri sawit merupakan komoditi strategis yang memberikan sumbangan cukup besar bagi devisa negara.
Dikutip dari laman resmi, dpr.go.id, Rabu (7/7/2021) Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa dalam perkembangannya perkebunan kelapa sawit itu sendiri menghadapi beberapa permasalahan, salah satunya yakni terkait produktifitas.
“Permasalahan yang selalu terjadi dan menjadi perhatian adalah masalah produktifitas yang rendah akibat usia tanamannya sudah sangat tua, bibit tidak berkualitas atau kualitasnya rendah, hingga akses dana pembiayaan yang sangat sulit,” ujar Dedi Mulyadi, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/7/2021).
Selain itu, komoditas sawit yang strategis ini juga, kata Dedi, telah membuka lapangan kerja yang cukup besar, terutama bagi daerah yang memiliki areal perkebunan cukup luas, tapi dalam perkembangannya, perkebunan sawit menghadapi beberapa permasalahan.
Hal tersebut menjadi persoalan karena dalam undang-undang semua telah dijamin hingga dari segi pembiayaan permodalan yang berasal dari APBN.
Dalam undang-undang juga disebutkan ada iuran yang dipungut kepada seluruh pelaku perkebunan sawit yang seharusnya difokuskan pada upaya peremajaan lahan dan tanaman.
Menurut dia, saat ini masih terhampar luas perkebunan sawit ilegal. Sehingga dapat dipastikan perkebunan tersebut merugikan negara berkali-kali lipat.
“Yang ilegal ini membuat negara ruginya berkali-kali lipat. Sudah terjadi alih fungsi lahan, yang kedua mereka tidak bayar pajak, bisa jadi pemilik perkebunan tidak iuran sehingga negara rugi lagi,” kata Dedi.
Hal lain yang disoroti Dedi Mulyadi adalah keberadaan buruh, khususnya wanita di perkebunan sawit. Sebab selama ini mereka belum sejahtera, tidak ada jam kerja hingga minimnya perlindungan kesehatan hingga keselamatan.
Ia menyebutkan agar pemerintah bersikap tegas atas permasalahan seputar perkebunan kelapa sawit tersebut. Bahkan diharapkan pemerintah bisa tegas pada aturan tata ruang yang ada. (Red)
