DPTHP II Kabupaten Purwakarta Sebanyak 687.100 Pemilih

JABARNEWS | PURWAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purwakarta akhirnya menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) II sebanyak 687.100 pemilih, Selasa (11/12/2018). Sebelumnya, penetapan DPTHP II ini sempat ditunda karena beberapa persoalan.

Angka ini lebih banyak dibanding DPTHP II yang sempat hendak ditetapkan 13 November 2018, yakni 684.767 atau ada selisih penambahan 2.333 pemilih. Penambahan berasal dari kalangan pemilih pemula.

“Sebenarnya yang kita rekomendasikan masuk DPTHP II ini 3.296 orang namun rupanya sebagian sudah masuk duluan di DPT, ” kata Koordiv Pengawasan dan Penghubung Antar-Lembaga Bawaslu Purwakarta, Oyang Este Binos, Selasa (11/12/2018).

Baca Juga:  Ini Detik-detik Calon Wakil Walikota Eti Herawati Lakukan Pencoblosan

Dia menyebutkan, Bawaslu memperolah data pemilih baru yang belum masuk DPT setelah berkoordinasi dengan Disdukcapil Purwakarta. Temuan tersebut selanjutnya diteruskan ke KPU.

“Penambahan pemilih ini juga berimbas ke jumlah TPS dari awalnya 2629 menjadi 2634. Ada penambahan 5 TPS,” ucapnya.

Baca Juga:  Walah! Sejak Januari, Jabar Paling Banyak Diterjang Bencana Alam, Ini Rinciannya

Menurut Binos, Rekomendasi lain yang dikeluarkan Bawaslu bersamaan agenda pleno penetapan DPTHP II ini ialah perlunya komunikasi aktif KPU dengan Disdukcatpil untuk memastikan ketersediaan blanko e-KTP pada 17 April 2019 menyusul wajibnya pemilih ber-e-KTP. Sedangkan, hingga awal Desember 2018 pemegang suket masih mencapai 50 ribuan orang.

“Jangan sampai orang jadi tidak bisa memilih hanya karena tidak punya e-KTP,” kata Binos.

Baca Juga:  BKKBN Ajak ASN Bangga Kencana Jaga Netralitas di Pilkada Serentak 2020

Disinggung masalah potensi kegandaan, Binos menyebutkan, berdasarkan hasil pencermatan terhadap soft file DPTHP II yang diperoleh Bawaslu, tidak ditemukan adanya pemilih ganda. Dari 1.364 pemilih yang sebelumnya direkom ganda, 571 sudah dihapus oleh KPU dan sisanya dilakukan perbaikan data.

“Sejauh ini clear. Meski begitu, merupakan tugas semua pihak untuk terus memantau kualitas DPT ini,” pungkasnya. (Gin)

Jabarnews | Berita Jawa Barat