JABARNEWS | SUBANG – Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Jabar terus perjuangkan nasib para honorer agar bisa diangkat ASN. Salah satunya, membangun komunikasi dengan tim Tenaga Ahli Utama Deputi IV Bidang Komunikasi Politik dan Deseminasi Informasi Kantor Staff Kepresidenan (KSP) di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Bidang Humas FHK2 Indonesia Jawa Barat R.E, Kurniadi mengatakan, kelanjutan pembahasan tersebut akan dilakukan lintas kementerian dan lintas komisi di DPR RI di DPR RI, Senin (23/7). “Harus ada payung hukum agar honorer K2 ini bisa diangkat jadi PNS (ASN, Red),” ujar Kurniadi yang juga honorer asal Cianjur ini, Senin (16/7).
Ia mengatakan, pada rapat gabungan di DPR RI pada Selasa (10/7), MenPAN RB Asman Abnur pernah berjanji akan fokus pada nasib 439 ribu tenaga honorer K2. Namun saat ditemui usai menghadiri rakor nasional BKN, Asman Abnur mengatakan hal lain. “Silahkan Honorer K2 yang memenuhi syarat mengikuti seleksi pendaftaran calon pegawai melalui tes. ” ujar Kurniadi menirukan ucapan Asman saat itu.
Berdasarkan hasil rakornas BKN, kata Kurniadi, pernyatan MenPAN RB tidak berbading lurus dengan hasil rapat kerja gabungan di DPR RI. Pada rapat tersebut, rekrutment CPNS menggunakan mekanisme baru.
Pelaksanaan tes seleksi kompetensi dasar (SKD) dan seleksi kompetensi bidang (SKB) yang berbasis computer assisted test (CAT) secara terintegrasi. “Dengan perubahan mekanisme ini, alur pendaftaran CPNS akan lebih singkat sehingga memudahkan pelamar dalam mendaftar,” katanya.
Menangggapi itu, Forum Honorer K2 Indonesia wilayah Jawa Barat menggelar rakor sebagai upaya persiapan rapat gabungan yang akan digelar di Senayan, Senin (23/7). “Koordinator daerah se-provinsi Jawa Barat malam tadi berkumpul di Subang untuk membahas persiapan nanti, terkait pernyataan Men-PAN RB yang membingungkan Honorer K2. FHK2 Indonesia akan bersikukuh berpegang teguh pada hasil rapat kerja gabungan di Gedung Dewan pada 10 Juli 2018,” ujarnya. (Tgr)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
