Selain itu, KPK juga mengimbau pimpinan kementerian, lembaga, pemerintah daerah (K/L/PD), serta BUMN dan BUMD untuk melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi.
“Fasilitas dinas hanya boleh digunakan untuk kepentingan kedinasan. Pimpinan K/L/PD dan BUMN/BUMD diharapkan menerbitkan imbauan internal kepada pegawai agar menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugasnya,” kata Budi.
Selain kepada ASN dan pejabat negara, KPK juga mengingatkan perusahaan dan masyarakat untuk tidak memberikan gratifikasi yang berpotensi menjadi suap, uang pelicin, atau bentuk korupsi lainnya.
“Langkah pencegahan ini perlu dilakukan agar budaya gratifikasi tidak terus berlangsung,” tambahnya.
Jika ASN atau pejabat negara dalam kondisi tertentu tidak dapat menolak pemberian gratifikasi, maka wajib melaporkannya kepada KPK dalam waktu maksimal 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima.
