JABARNEWS | BANDUNG – Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi membeberkan alasan melakukan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE) menjadi UU ITE.
Sebelumnya, Kemkominfo bersama Komisi I DPR RI mengesahkan RUU ITE menjadi UU ITE.
Budi Arie mengatakan bahwa kalau revisi UU ITE untuk kali kedua ini merupakan wujud tanggung jawab Pemerintah untuk mengedepankan perlindungan kepentingan umum serta bangsa dan negara.
“Sama halnya dengan ruang fisik, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak asasi manusia (HAM) bagi pengguna internet Indonesia di ruang siber, seperti yang telah tertuang pada konstitusi Indonesia,” kata Budi dikutip JabarNews.com dari Suara.com, Rabu (6/12/2023).
Setidaknya ada lima alasan Budi Arie soal kenapa pemerintah perlu merevisi UU ITE. Pertama, ada penerapan norma-norma pidana dalam UU ITE yang dianggap multitafsir hingga menimbulkan stigma pasal karet.
