JABARNEWS | BANDUNG – Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 rupanya masih menjadi pembahasan bagi kedua organisasi Islam terbesar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.
Kedua organisasi ini masing-masing memiliki penilaian mengenai pelaksanaan Pilkada ditengah pandemi Covid-19, terlebih lagi dalam hal ini pelaksanaan Pilkada di Jawa Barat.
Ketua PWNU Jabar KH Hasan Nuri Hidayatulloh atau Gus Hasan mengatakan, lebih baik pemerintah fokus terlebih dahulu pada penanganan pandemi Covid-19. Pasalnya, keselamatan masyarakat lebih berharga daripada kontestasi politik semata.
“Alasan utamanya adalah ikhtiyar maksimal dalam mendahulukan keselamatan masyarakat dari pandemi covid-19,” ucap Gus Hasan, Jumat (25/9/2020).
Selain itu, Gus Hasan juga turut menyoroti angka kasus Covid-19 yang semakin hari semakin meningkat. Hal tersebut juga menjadi satu diantara pertimbangan pihaknya meminta pelaksanaan Pilkada Serentak ditunda.
“Saya fikir semua sudah sama-sama paham dan memang situasinya sedang tingginya kasus pandemi di hampir seluruh penjuru negeri ini. Jabar pun demikian, kemaren yang sudah sekian bulan melandai pun akhir-akhir ini naik nya cukup signifikan,” ungkap Gus Hasan.
Oleh karena itu, lanjut Gus Hasan, jika memungkinkan secara aturan dan hukum sudah sejatinya Pilkada Serentak ditunda, dan mengedepankan asas kemanusiaan.
“Jika memungkinkan secara hukum dan perundang-undangan (ditunda) akan gembira sekali jika teman-teman di KPUD Jabar lebih mengedepankan asas keselamatan masyarakat,” tutur Gus Hasan.
Meski begitu, jika Pilkada Serentak memang tidak bisa ditunda. Gus Hasan mengharapkan adanya pengawasan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat oleh penyelenggara Pilkada, dalam setiap tahapan Pilkada serentak di Jawa Barat.
“Sementara belum ada keputusan dan tahapan harus dijalankan. Saya mohon KPUD Jabar tegas kepada seluruh partisipan dalam pilkada serentak di 8 kabupaten/kota di yang melanggar protokol kesehatan,” pungkasnya.
Selain itu, Wakil Ketua PW Muhammadiyah Jabar Dadang Syarifudin mengatakan, jika berkaca pada kontestasi politik sebelumya yang diadakan dalam keadaan normal saja, bisa merenggut banyak jiwa petugas pemilu. Bukan tidak mungkin, jika Pilkada Serentak dipaksakan di tengah pandemi Covid-19 akan menjadi musibah bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat.
“Sebut saja pemilu tempo hari saja yang dalam kondisi normal sampai merenggut nyawa para petugas di TPS dan KPPS ya tentu apalagi dalam kondisi pandemi dikhawatirkan,” tuturnya
Oleh karena itu, sikap PW Muhammadiyah Jawa Barat secara kelembagaan menolak dan meminta penyelenggaraan Pilkada Serentak ditunda. Hal ini semata-mata hanya untuk mengedepankan asas kemanusiaan demi kemaslahatan ummat.
“Kalau dari muhammadiyah jawa barat kita ikut apa yang diusulkan oleh pimpinan pusat, sampai hari ini kan sudah mengusulkan ditunda,” tegas Dadang.
Saat disinggung potensi Pilkada Serentak timbulkan kluster baru Covid-19. Dadang menambahkan, hal tersebut sangatlah mungkin. Pasalnya, angka penyebaran virus corona atau Covid-19 di Indonesia, khusunya Jawa Barat saat ini sedang mengalami kenaikan.
“Iya bisa saja itu terjadi (penambahan kluster pilkada),” pungkasnya.
Sebelumya, MUI Jabar juga secara tegas menolak dan meminta penyelenggaraan Pilkada Serentak ditunda hingga pandemi Covid-19 usai. MUI menilai, Pilkada berpotensi menjadi salah satu faktor meningkatnya angka penyebaran Covid-19. (Red)
