JABARNEWS | CIREBON – Merasa kecewa jumlahnya tidak sesuai dengan yang diajukan dan berpotensi menimbulkan gejolak sosial di masyarakat, sebanyak 17 RW di Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, menolak bantuan sosial (bansos) dari pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Selain itu, bantuan pun tidak tepat sasaran karena warga yang mampu dan sudah meninggal dunia masih masuk dalam daftar penerima manfaat bansos dari Pemprov Jabar.
Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Pegambiran Untung Mulyadi mengatakan, dari mulai pendataan hingga realisasi bantuan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.
“Jauh panggang dari pada api, karena yang keluar dari data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011,” katanya dilansir dari laman Kumparan.com, Rabu (29/4/2020).
Pihaknya menyayangkan, karena jumlah yang turun tidak sesuai dengan yang diajukan yakni sebanyak 3.981 Kepala Keluarga.
“Yang direalisasikan hanya 31 KK,” imbuhnya.
Ia mengaku, tidak tahu mengenai tahapan pemberian bansos yang kedua, menurut sepengetahuannya hanya satu kali.
“Tahap kedua? Memang ada? Ketika sosialisasi mengenai bansos Provinsi tidak disampaikan adanya gelombang pertama dan kedua yang saya tahu adalah bansos berlaku hingga tiga bulan kedepan,” ungkapnya.
Aksi penolakan warga terhadap bansos dari Gubernur Jabar Ridwan Kamil itu, sebelumnya juga terjadi di sejumlah daerah di Jabar.
Beberapa waktu lalu, masyarakat dihebohkan aksi penolakan warga Kopo, Kota Bandung yang menolak dan menghalangi petugas PT Pos Indonesia mendistribusikan bansos dari Gubernur Jabar.
Lalu, pada Rabu (28/4/2020), puluhan kepala desa di Kabupaten Sukabumi menyatakan penolakannya mendistribusikan bansos dari Gubernur Jabar karena takut menimbulkan gejolak sosial atau menuai protes warga yang tak mendapatkan bantuan.
Situasi ini terjadi karena dampak wabah COVID-19 terhadap perekonomian warga terus bergulir, sehingga situasi riil di lapangan banyak warga yang masuk kategori miskin baru tak terdata dalam daftar penerima bantuan. (Red)
