JABARNEWS | CIMAHI – Dinas Perhubungan Kota Cimahi bersama Organisasi Angkatan Darat (organda) dan Kelompok Kerja Unit (KKU) akan mengkaji rencana kenaikan tarif angkutan umum atau angkot.
Kepala Seksi Angkutan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cimahi Ranto mengatakan pihaknya akan segera mendiskusikan soal tarif baru, hal tersebut harus dilakukan untuk menyesuaikan karena imbas Covid-19.
“Kemungkinan maksimal 30 persen naiknya,’ ujar Ranto.
Menurut Ranto, terdapat berbagai pertimbangan hingga rencana penyesuaian tarif baru mengemuka. Diantaranya pembatasan 70 persen maksimal penumpang sesuai amanat dari Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 41 Tahun 2020.
Ia mengatakan hal tersebut akan berpengaruh terhadap jasa layanan angkutan dan pasti akan berpengaruh terhadap tarif.
“Untuk menutupi biaya operasional kan dari mana kalau tidak penyesuaian tarif,” ujarnya.
Ia melanjutkan, dengan peraturan pembatasan yang telah ditetapkan, angkot dilarang mengangkut penumpang sesuai kapasitas maksimal. Di sisi lain, pemilik angkot harus mengeluarkan biaya untuk kebutuhan protokol kesehatan seperti handsaniziter dan penyemprotan disinfektan untuk mengantisipasi penularan Covid-19.
Yang akan jadi pertimbangan lain dalam penyesuaian tarif baru, kata Ranto, kondisi ekonomi masyarakat yang menurun dengan adanya pandemi Covid-19.
“Jangan sampai nantinya juga malah membunuh keberadaan angkot karena tarif terlalu tinggi. Makanya kita akan bicarakan dengan Organda, KKU dan nanti dikoordinasikan dengan Dishub Jabar,” tegas Ranto.
Ia mengungkapkan, sejak adanya pandemi Covid-19 yang diikuti berbagai anjuran seperti diam di rumah hingga kapasitas angkutan maksimal 50 persen membuat okupansi penumpang angkot turun drastis hingga 70 persen.
Akibatnya, dari sekitar 300 lebih unit angkot yang tersebar di empat trayek, yakni Cimindi-Pasar Antri, Cibeber-Pasar Antri via Contong, Cibeber-Pasar Antri via Leuwigajah dan Cimindi-Citeureup, tercatat hanya sekitar 30 persen yang beroperasi.
“Hasil komunikasi dengan KKU turunnya sangat drastis, sekitar 70 persen. Sangat berpengaruh terhadap pendapatan angkot. Ini perlu pembahasan menyeluruh dan menyangkut berbagai pihak terkait,” tuturnya. (Red)
