Kategori keempat mencakup 10,8 persen ASN yang terlibat dalam kegiatan yang menunjukkan keberpihakan terhadap partai politik atau calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, seperti pertemuan, ajakan, atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan kerja.
Terakhir, sebanyak 7,1 persen ASN tercatat sebagai anggota atau pengurus partai politik, yang merupakan bentuk pelanggaran netralitas yang lebih langsung.
Temuan ini menyoroti pentingnya menjaga netralitas ASN dalam proses demokrasi dan menegaskan perlunya penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran tersebut demi menjaga integritas dan keadilan dalam setiap tahapan pemilihan. (red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
