JABARNEWS | BANDUNG – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai, praktik politik uang akan selalu terjadi di pilkada.
Menurut dia, perhelatan pilkada baik secara langsung dipilih oleh masyarakat maupun oleh DPRD tak bisa terhindar dari praktik politik uang.
“Kalau pemilihan langsung kepada rakyat itu money politic-nya eceran. Kalau lewat DPRD itu borongan, kita bayar ke partai, selesai,” kata Mahfud MD, dalam seminar daring bertema ‘Pilkada dan Konsolidasi Demokrasi Lokal’, Sabtu (5/9/2020).
Meski begitu, menurut Mahfud MD, pilkada secara langsung seperti yang berlaku saat ini tetap memiliki nilai positif. Salah satunya ialah tidak ada partai politik yang berkoalisi secara linier dari pusat ke daerah.
“Misalnya PAN dengan PKS itu ‘di atas’ tidak cocok, di daerah tertentu bergabung. Demokrat dengan PAN di pusat tidak cocok, di bawah bergabung. PDIP dengan PKS di daerah tertentu bergabung,” katanya.
Mahfud menilai, tidak ada koalisi permanen dianggap positif, lantaran tidak akan terjadi pengelompokan ideologi. Semua partai hanya berpikir bagaimana calon yang didukung bisa menang.
“Oleh sebab itu, itu bagus bagi perkembangan ideologi kita. Tidak ada lagi kotak-kotak ideologis yang sekarang harus dipertentangkan sehingga kotak-kotak ideologis itu mungkin akan terjadi di pilpres saja setiap saat,” tuturnya.
“Dan itu selesai begitu terjadi yang kalah mau bergabung atau yang menang mau menarik yang kalah, ya itu seperti yang sekarang ini,” kata Mahfud MD, melanjutkan. (Red)
