JABARNEWS | BANDUNG – Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengatakan bahwa praktik politik dinasti di Indonesia bisa merusak demokrasi.
Hal tersebut, kata Bivitri, bisa membuat kontrol terhadap kekuasaan dapat melemah.
“Kontrol kekuasaan akan menjadi lemah apabila relasi-relasi kekerabatan itu ada dalam institusi-institusi politik. Karena yang satu akan permisif pada institusi, atau bahkan membukakan jalan kerabatnya yang menduduki jabatan tertentu,” kata Bivitri dikutip JabarNews.com dari Suara.com, Kamis (5/10/2023).
Dia mencontohkan dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Menurut Bivitri, Jokowi merupakan pimpinan dalam cabang kekuasaan eksekutif, sementara cabang kekuasaan lainnya, yudikatif yakni Mahkamah Konstitusi (MK) diketuai oleh adik ipar Jokowi, yaitu Anwar Usman.
Buntutnya, MK sedikit bisa disetir oleh ipar Jokowi itu. “Kalau kita bicara etik harusnya Ketua MK (Anwar Usman) mundur. Karena ada benturan kepentingan,” ujarnya.
