“Supaya publik tahu dan kita lihat apakah KPK berani menindak secara benar para pelaku-pelaku kejahatan korupsi di negara ini,” pungkasnya.
Pendapat serupa juga disampaikan oleh Hendri Satrio, Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI.
Pria yang kerap disapa Hensat itu menegaskan bahwa klaim mengenai bukti-bukti skandal politik yang melibatkan mantan dan penguasa saat ini tidak akan berarti apa-apa jika tidak segera diungkap.
“Kalau ada, dibuka saja. Sehingga misteri di balik ini selesai, termasuk tugasnya KPK menemukan Harun Masiku,” ujarnya dalam tayangan TV One pada Sabtu (28/12/2024).
Akademisi dari Universitas Paramadina ini berpendapat bahwa sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi di Indonesia dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan politik.
Karena menurut Hensat, penyanderaan politik sering kali dilakukan oleh mantan penguasa dan penguasa saat ini, terutama ketika kedua belah pihak sedang berseteru.
“Sandera-sanderaan politik ini hanya bisa dilakukan oleh mantan penguasa dan penguasa, karena yang punya rahasia tuh yang punya kartu-kartu truf itu biasanya penguasa kan,” ujarnya.
Oleh karenanya, wacana hukum seharusnya tidak dijadikan komoditas politik untuk membalas dendam.
“Nah, biasanya, kalau penguasa dan mantan penguasa ini sedang berseteru, maka buka-bukaan kartu truf ini terjadi,” pungkas Hensat.
Hasto Tak Akan Berani Ungkap Video Skandal Petinggi Negara
Ketua Jokowi Mania (Joman), Immanuel Ebenezer, yang akrab disapa Noel, meragukan keberadaan video skandal yang diklaim dimiliki oleh Hasto Kristiyanto. Sekalipun video tersebut memang ada, ia meyakini Hasto tidak akan berani mengungkapkannya ke publik.
“Saya yakin itu gertak sambal lah, yang enggak mungkin berani dilakukan kemudian tidak ada juga (videonya),” ujar Noel dalam tayangan TV One pada Sabtu (28/12/2024).
Noel menambahkan, “Bagaimana ketika orang korupsi divideoin kayak bikin sandiwara, kan kayak bikin sinetron.”
Ia bahkan menantang Hasto untuk segera menunjukkan bukti video skandal tersebut.
“Sejuta persen enggak ada tuh (video-video itu),” ujarnya
Menurut Noel, meskipun Hasto memiliki video tersebut, ia tidak akan berani untuk mengungkapkannya.
“Berani bertaruh saya di sini nih, saya yakin sejuta persen dia tidak akan berani melakukannya (ungkap video skandal). Cuma dia kan syok doang, dia tersangka, enggak bisa tidur nih. Sejuta persen saya yakin bahwa Hasto tidak bisa tidur,” ungkapnya.
Noel juga membantah pernyataan dari pihak PDIP yang menyebut bahwa kasus yang menimpa Hasto bermuatan politik.
Ia meminta PDIP untuk tidak menciptakan narasi yang justru akan merugikan diri mereka sendiri.
“Jangan bangun-bangun narasi yang malah menyesatkan dirinya dan partainya. Ini partai besar, partai ideologi. Enggak mungkin hal-hal ideologis seakan-akan menjadi rendah karena perbuatan personal,” ujarnya.
Selain itu, Noel memberikan sindiran kepada Hasto yang menyamakan perjuangannya dalam mencari keadilan dengan perjuangan Presiden pertama RI, Bung Karno.
Menurutnya, Hasto tidak layak menyamakan dirinya dengan Bung Karno dan justru menyebutnya sebagai “Bung Parno.”
“Kalau Bung Karno bercerita tentang kemerdekaan Republik ini, tapi dia (Hasto) ini Bung Parno. Jadi, Bung Hasto ini bisa saya mandatkan sebagai Bung Parno Nasional karena parno dia, enggak bisa tidur, sakit perut (karena jadi tersangka),” jelas Noel.
KPK Siap Tindaklanjuti Laporan dan Video Resmi dari PDIP
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan tanggapan terkait video yang sedang disiapkan oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, yang bertujuan untuk mengungkap praktik korupsi di kalangan pejabat negara.
KPK menegaskan bahwa mereka akan menunggu laporan dan video tersebut disampaikan secara resmi.
“Setiap warga negara berhak dan bahkan memiliki tanggung jawab untuk melaporkan perilaku koruptif, karena tanggung jawab pemberantasan korupsi sejatinya bukan hanya pada lembaga tetapi tanggung jawab semua elemen bangsa,” ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto dikutip dari CNN Indonesia, Sabtu (28/12/2024).
Fitroh menambahkan bahwa KPK akan terus memantau perkembangan terkait rencana yang sedang disiapkan oleh Hasto.
“Yang pasti ketika ada laporan, KPK pasti akan menindaklanjutinya,” ujarnya.
Dalam kesempatan terpisah, Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, memberikan respons terhadap pernyataan Hasto yang menyatakan akan mematuhi hukum pasca ditetapkan sebagai tersangka.
“Ya menurut saya itu tanggapan yang ideal disampaikan oleh beliau sebagai salah satu sekjen partai yang terbesar di Indonesia,” kata Tessa di Gedung KPK, Jakarta, pada Jumat (27/12/2024).
Tessa menekankan bahwa sikap kooperatif dan taat hukum yang ditunjukkan Hasto seharusnya menjadi contoh bagi pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus hukum.
“Itu juga dapat memberikan contoh kepada pihak-pihak lain yang bila mana memang diduga atau disangkakan melakukan tindakan korupsi untuk bisa kooperatif dan taat hukum, mengikuti prosesnya, mengikuti prosedurnya,” ujar Tessa.
