Efisiensi dalam bentuk lain juga bisa dilakukan misalnya menyarankan Jokowi memerintahkan komisaris dan direksi potong ineffesiensi Pertamina dam PLN sebesar 20 persen.
Hal tersebut, lanjut Rizal Ramli, mudah dilakukan asal dilakukan dengan cara transparan.
Rizal Ramli kemudian menyoroti alasan Presiden Jokowi menaikan harga BBM bersubsidi untuk menekan anggaran yang semakin membengkak menurutnya tidaklah logis.
“Pemerintah mestinya fokus mengurangi cicilan bunga dan pokok utang, yang tahun ini Rp805 triliun atau 1/3 dari APBN, pos anggaran utama Jokowi. Jika dilakukan debt-swap, termasuk debt-to-nature swap, cicilan bisa berkurang 1/4nya (Rp200 triliun), BBM tidak perlu naik,” jelasnya.
Rizal Ramli juga menyarankan Presiden Jokowi berani menghentikan beberapa proyek yang tidak terlalu urgen demi mengamankan APBN.
