Megawati Gulingkan Gusdur? Sekjen PDIP: Itu Fitnah Memantik Perpecahan

JABARNEWS | JAKARTA – Tudingan Megawati gulingkan Gusdur dari kursi Presiden RI medapatkan sorotan dari berbagai pihak.

Sebelumnya, tudingan Megawati gulingkan Gusdur tersebut muncul dari ucapan Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat (PD) Herzaky Mahendra Putra.

Anak buah Agus Harimurti Yudhoyono itu sempat menyebut bahwa Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menggulingkan Presiden RI sebelumnya Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Baca Juga: Ternyata Ini Penyebab Wanita Berpotensi Lebih Tinggi Mengalami Kerontokan Rambut Dibandingkan Pria

Baca Juga:  Lahirkan IDiA, AMSI Sebut Akan Membuat Bisnis Media Lebih Baik

Baca Juga: Aksi Sopir Elf di Cianjur Berlanjut, Protes Maraknya Travel Gelap Diwarnai Pembakaran Ban

“Demokrat berdiri ketika ada pemilihan wakil presiden dari Ibu Megawati yang baru saja menggulingkan Bapak Gus Dur. Ketika itu, cawapres ada dua, satu Pak Hamzah Haz, kedua Pak SBY,” kata Herzaky, Minggu (3/10/2021).

Baca Juga: Nasib Vaksin Nusantara: Tak Dapat Izin BPOM Hingga Belum Terhubung PeduliLindungi

Baca Juga:  Disparbud Jabar Pastikan 6 Gedung Kreatif Center Selesai Tahun Ini

Baca Juga: Kota Tebing Tinggi Turun PPKM ke Level 1, Ini Kata Umar Zunaidi Hasibuan

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Arif Wibowo prihatin atas ucapan Mahendra Putra. Ia mengaskan pernyataan itu tidak etis.

“Kami tentu menyesalkan dan prihatin. Itu pernyataan yang tidak berdasar dan tidak etis,” kata Arif, Rabu (6/7/2021).

Baca Juga:  Aura Kasih Rilis Single Terbaru Berjudul Renjana

Ia menyebut, pernyataan tentang penggulingan seperti disampakan Herzaky itu justru bernuansa fitnah dan memantik perpecahan. Padahal, pergantian kekuasaan di Indonesia pascareformasi ialah hal normal atau berdasarkan undang-undang.

“Jadi, saya mengingatkan kepada yang menyampaikan agar menghindari pernyataan yang kontroversi, yang fitnah, yang justru merusak persatuan dan kesatuan bangsa dan memantik konflik yang tidak perlu,” ujar legislator Daerah Pemilihan IV Jawa Timur itu. ***