Tak hanya itu, survey yang dilakukan lembaga antirasuah ini juga mengungkap praktik nepotisme yang masih mengakar.
Hampir sepertiga responden menyatakan keputusan di instansinya dipengaruhi faktor kekerabatan, almamater, dan kedekatan personal.
Agus menilai celah ini merusak sistem karena hanya segelintir orang yang memiliki akses dan kemampuan intervensi.
“Celah ini akan merusak tatanan secara keseluruhan. Karena apa, orang yang punya kemampuan accessibility, intervensi, itu sedikit sekali,” tuturnya.
Survei dilaksanakan 1 Agustus-31 Oktober 2025 terhadap kementerian, lembaga, BUMN, dan pemda.
