JABARNEWS | BANDUNG – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung, Didi Riswandi, membantah jika mesin parkir di 445 titik yang sudah dipasang terbengkalai. Semua mesin itu hidup hanya karena tidak ada juru parkir (jurkir) saja.
“Sudah berjalan semua. Yang jadi masalah ada yang memang tidak ada juru parkirnya,” jelas Didi, saat dihubungi wartawan, Jumat (20/4/2018).
Permasalahan lainnya, kata Didi, masyarakat tidak mau bayar pakai mesin parkir.
“Logikanya kalau parkir itu ada mesin parkir di situ bayar. Jukir kan hanya mengarahkan,” tegasnya.
Lanjut Didi, sekarang tinggal mengubah partisipasi masyarakat yang maunya bayar langsung beralih ke mesin parkir. Nah, jika masyarakatnya partisipatif urusan mesin parkir sebenarnya sudah selesai.
Disinggung apakah mesin parkir yang ada saat ini hidup atau tidak, Didi mempersilahkan wartawan mengecek sendiri. Sebab, kata dia, dari awal juga mesinnya hidup. Jika terlihat mati itu sebenarnya sleep mode.
“Catat ya, sleep mode. Saya sudah berkali-kali ngomong,” gerutunya.
Soal juru parkir sendiri, diakui Didi, sebenarnya sudah dilatih. Dan kalaupun tanpa juru parkir sebenarnya ada petunjuknya sehingga masyarakat tinggal bayar sendiri.
“Di Indonesia wungkul yang ada juru parkirnya buat ngarahin (cuma di Indonesia ada juru parkir buat ngarahin),” terangnya.
Masih kata Didi, sebenarnya jalan itu untuk transportasi, namun diberi kebijakan untuk parkir. Jadi seharusnya yang merasa dirugikan itu pelalu lintas.
“Mestinya ini disadari, kita mengambil hak pelalu lintas dengan parkir, maka kompensasinya adalah retribusi.
Jadi sebenarnya yang kita tunggu sekarang adalah partisipasi warga mereka mau bayar mandiri, makin jujur mau bayar, maka makin cepet proses ini berhasil,” pungkasnya.
Ditambahkannya, sosialisasi penyadaran ke masyarakat terus dia lakukan bahkan hingga di medsos. Bukan itu saja, pihaknya pun lakukan mutasi kinerja yang kurang bagus. Mutasi kepala sektornya dialihkan dalam upaya perbaikan juga.
Pada kesempatan itu Didi pun mengakui bahwa target pendapatan retribusi parkir memang belum tercapai.
“Sebenarnya saya tidak melayani mesin parkir. Ini semua diarahkan kesana politis. Ini diangkat, kemarin sudah saya katakan untuk mesin, pendapatan parkir setelah pemilukada saja,” jelas Didi.
Sayangnya Didi enggan menyampaikan detail maksud berbau politis itu. Hanya, kata dia, dari jauh-jauh hari sudah disampaikan kalau itu akan dibidik.
Sedang soal Komisi B akan melakukan panggil, Didi enggan berkomentar banyak.
“Silahkan mau dipanggil. Kita fokus pada upaya perbaikan aja. Bahwa itu belum menghasilkan sesuatu yang menggembirakan ya itu fakta. Kita fokus perbaikan saja,” ucapnya mengakhiri. (Vie)
Jabarnews | Berita Jawa Bara
