JABARNEWS | BANDUNG – Berdasarkan data dari basis data terpadu (BDT) nasional tahun 2017, jumlah warga miskin di Kota Bandung mencapai angka 444 ribu jiwa atau 177 ribu Kepala Keluarga (KK).
Menurut Kepala Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung, Tono Rusdiantono, data kemiskinan itu disebut basis data terpadu (BDT). BDT sendiri diawali tahun 2011, di-upgrade 2015, 2016, dan sekarang data kemiskinan tahun 2017.
“Jadi kalau jumlahnya 117 ribu KK. Kalau dijiwakan 444 ribu jiwa,” ujarnya, dalam Rapat Koordinasi Data Kemiskinan Kota Bandung di Hotel Papandayan, Kamis (29/3/2018).
Namun demikian, kata Tono, pihaknya masih akan melakukan verifikasi dan validasi untuk memperbarui data terbaru. Verifikasi dan validasi telah dimulai sejak Januari hingga Maret ini.
“Ada orang miskin tidak masuk, ada juga orang kaya yang malah masuk. Yang sudah meninggal datanya masih ada. Jadi data itu masih harus diverifikasi dan validasi. Nanti bulan April diumumkan,” jelasya,
Masih kata Tono, kriteria warga miskin mengikuti standar nasional dari Kementerian Sosial yakni luas lantai bangunan kurang dari 8 meter persegi per orang. Kemudian rumah berlantai tanah serta tidak memiliki penghasilan tetap.
“Kalau indikator buat sendiri, nanti enggak dapat bantuan kan repot. Jadi sekarang mengacunya ke indikator nasional aja,”ucap Tono.
Proses verifikasi dan validasi ini sangat diperlukan untuk mendapatkan data yang berkualitas. Sebab data ini nantinya menjadi rujukan bagi berbagai pihak termasuk pemerintah untuk berbagai keperluan, salah satunya penyaluran bantuan.
Ditambahkan Pjs. Wali Kota Bandung, Muhamad Solihin, yang dilakukan Dinsos juga harus dilakukan perangkat daerah karena pengambilan keputusan itu harus berdasarkan data dan fakta.
“Menangangi kemiskinan itu bukan hanya tanggung jawab Dinsos tapi semua perangkat daerah, Kota Bandung, provinsi, dan pusat,” jelasnya.
Kota Bandung tidak punya sumber daya alam hanya sumber daya manusia, pendapatannya hanya dari pajak yang berasal dari wisatawan baik lokal ataupun mancanegara.
Nah, jika di Kota Bandung banyak penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)-nya, wisatawan pun pasti tak betah. Karena itu dari pendataan ini Pemkot bisa melakukan penanganan pada PMKS itu agar menjadi warga yang mandiri.
“Tadi saya sampaikan data kemiskinan ini penting dan akan diberikan kepada kepala daerah terpilih nanti. Agar nanti tepat menangani kemiskinan. Saya juga berharap pendataan ini menjadi pionir sehingga data digunakan oleh semua perangkat daerah,” jelasnya. (Vie)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
