JABARNEWS | BANDUNG – Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Dadang Kurniawan menyoroti pengawasan pemerintah dalam menerbitkan buku sekolah. Menurutnya, pengawasan tersebut sangat diperlukan untuk menyaring materi dala. setiap mata pelajaran.
Diketahui sebelumnya, beberapa waktu lalu ditemukan link dewasa dalam buku ajar Sosiologi SMA Kelas XII di Jabar yang menjadi keprihatinan banyak kalangan.
“Pemerintah itu punya Sistem Informasi Perbukuan Indonesia yang seharusnya mengawasi aktivitas penerbitan buku sekolah,” kata Dadung, sapaan akrabnya di Bandung, Minggu (21/2/2021).
Oleh karena itu, dia meminta pemerintah untuk meningkatkan pengawasan mengenai aktivitas penerbitan di lingkungan sekolah. Supaya, kasus tersebut tidak kembali terulang.
“Hal itu harus dimaksimalkan sehingga buku-buku ajar yang beredar di sekolah tidak lagi memuat hal-hal kontroversial,” ucapnya.
Anggota Fraksi Gerindra Persatuan ini menilai bahwa hal tersebut menunjukkan ada kelemahan pengawasan terkait penerbitan buku ajar. Kondisi tersebut, lanjut Dadung, seharusnya menjadi fokus bagi bagi pemerintah untuk memperbaikinya.
“Tentu hal ini harus dilakukan dengan digitalisasi pengawasan dan pelayanan,” jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, sebuah buku pelajaran SMA di Jabar membuat heboh masyarakat karena memuat tautan menuju situs komik porno berbahasa China. Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGM) Sosiologi Jabar Iwan Hermawan mengatakan buku yang terbit 2015 itu telah lama digunakan.
“Buku tersebut sudah lama terbit dan dia merujuk ke salah satu situs tertentu tentang budaya Sunda. Ternyata situs budaya Sunda itu sepertinya sudah tidak aktif dan tidak diurus, sehingga berganti kepemilikannya atau mungkin diretas sehingga menjadi situs komik dewasa, sangat disayangkan,” ucap Iwan. (Red)
