JABARNEWS I JAKARTA – Kementerian Sosial melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah Kementerian dan Lembaga membahas soal mekanisme bantuan kemanusiaan bagi Palestina yang saat ini tengah mengalami diserang Israel.
Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan, pengumpulan uang dan barang untuk bantuan kemanusiaan bagi Palestina ini Kemensos sangat berhati-hati karena takut penyalurannya tidak tepat sasaran.
Risma menyebutkan, untuk misi kemanusiaan ini, Kemensos berkoordinasi dengan PPATK, Polri, Kejaksaan Agung, Kementerian Luar Negeri, dan Kemendagri supaya tidak salah melangkah.
“Karena kemarin ada yang mengatakan, ‘Jangan sampai itu malah mendanai teroris’,” kata Risma di Jakarta, Kamis (20/5/2021), dikutip dari Pikiran Rakyat.
Staf Khusus Menteri Sosial Luhur Budijarso Lulu mengatakan, saat ini sudah ada 18 lembaga yang sudah mendaftarkan diri untuk menghimpun bantuan sosial bagi Palestina.
Namun dari 18 lembaga tersebut ada dua lembaga yang baru mengantongi izin dari Kementerian Sosial, yakni ACT dan Kitabisa.com.
Kata dia, suatu lembaga yang akan menghimpun sebuah bantuan memang harus mendapatkan izin dari Kementerian Sosial. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961.
Luhur mengatakan, saat ini pengumpulan uang dan barang untuk bantuan kemanusiaan bagi Bangsa Palestina ini sudah berjalan. Proses pengumpulan uang dan barang ini pun sudah dilakukan secara transparan dan akuntabel.
“Sudah. Jadi di Kemensos sudah ada proses untuk organisasi berbadan hukum atau tidak itu untuk mengumpulkan uang dan barang sesuai dengan amanat UU,” kata dia.
“Itu sudah berproses Itu melalui aplikasi semua transparan, masyarakat juga bisa menilai PUB (pengumpulan uang dan barang) mana yang telah berizin,” katanya.
Sementara ini, kata dia, dana yang terkumpul untuk bantuan kemanusiaan itu sudah mencapai delapan miliar rupiah melalui Kitabisa.com.
“Jadi kita monitor. Itu geraknya cepat sekali, terakhir itu Rp8 M. Nanti kita pastikan, itu data kemarin,” tutur dia. (Red)
