JABARNEWS | BANDUNG – Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Bandung disebut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang, terkeren se-Indonesia.
“Coba deh tanya kepala daerah gajinya berapa Rp. 45 juta ya Kang,” kata Saut, menanyakan kepada Gubernur Jabar Ridwan Kamil saat ditanya wartawan usai menghadiri roadshow bis KPK bertajuk ‘Jelajah Negeri, Bangun Anti Korupsi, Selasa (29/10/2018).
Terkait gaji itu langsung dijawab Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (Emil), bukan Rp. 45 juta tetapi Rp. 6 juta.
“Bukan Pak Rp.6 juta,” kata Emil, seraya mengatakan yang gaji Rp. 45 juta itu inspektorat Kota Bandung, gaji gubernur lebih besar daripada inspektorat.
Kembali dijawab Saut, dengan gaji itu seharusnya sudah tidak ada lagi korupsi di Kota Bandung.
“Tuh inspektorat Kota Bandung gajnya besar, keren ini seluruh daerah Indonesia, dah tinggal kerja,” pungkas Saut.
Lanjutnya, apa yang dilakukan di Bandung bisa dicontoh. Saut pun berpesan, apa yang sudah dilakukan Kota Bandung terkait integritas itu agar ditingkatkan.
“Ternyata apa yang ditinggalkan Kang Emil ini, Kang Yana kelihatan keren, tinggal lanjutin aja ya kan. Jadi apa yang dilakukan selama ini sudah baik. KPK juga pengen itu ada peningkatan, tadi Kang Oded sudah bilang, dulu 3, mau naikin lagi sehingga PAD lebih besar, KPK akan membantu itu,” tegasnya lagi.
Sementara itu Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, mengatakan, rata-rata di semua wilayah 12 modus korupsi yang disampaikan Gubernur Jabar, bisa terjadi di manapun terutama Kota Bandung.
“Modus itu mah relatif ada, terima kasih Pak Emil bisa memberikan 12 titik rawan yang mungkin itu bisa terjadi di Kota Bandung. Kita sampaikan itu bersama inspektorat dan kepala OPD, jangan sampai tergoda, mungkin saja ada niat. Dari 12 modus yang dibuka, ada 13, 14. Karena kan orang Indonesia mah kreatif, dicari aja celahnya,” ungkapnya.
Lanjut Yana, ia pun masih beradaptasi memetakan permasalahan integritas.
“Punten da saya juga masa beradaptasi lah ya. Ternyata tunjangan yang diperoleh ASN Bandung itu, tadi cukup mah relatif ya. Selama kita mensyukuri pasti. Tapi karena parameter daerah lain sudah lebih tinggi, hayu lah sejahtera seperti kata Pak Gubernur cukup kita kerja melayani, kita integritas dan pimpinan memberikan contoh,” imbuhnya.
Soal pengawasan, Yana mengaku akan terus melakukannya.
“Jadi saya pikir tidak ada alasan lagi kalau tidak melayani, pengawasan harus. Godaan bisa saja terjadi, misal mempercepat antrian karena temen. Mungkin saja sewaktu-waktu saya urus PBB ke sini minta diduluin,” tukas Yana.
Yana pun mengaku sebagai pimpinan ia akan meningkatkan bimbingan teknis kepada para kepala SKPD. Agar kejadian beberapa waktu lalu kasus korupsi dana PIPPK tidak terjadi kembali.
“Karena mungkin saja karena ketidakpahaman soal laporan. Tapi saya baca, kasus itu memang ada niat bagaimana yang bersangkutan memiliki niat,” ucapnya.
“Tugas kita pimpinan memberikan bimtek supaya cara lapor terutama laporan keuangan yang baik, program seperti apa. Monitoring kita punya instrumen, inspektorat punya banyak SDM, disebar kewilayahan, pokoknya kita kerja aja. Kalau pengen kaya ya jadi pengusaha saja,” tegasnya. (Vie)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
