JABARNEWS | BANDUNG – Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki menyatakan bahwa UMKM berperan besar terhadap pertumbuhan ekonomi, pembentuk produk domestik bruto (PDB), penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja serta sumber ekspor non migas.
Dia mengatakan, hingga tahun 2020, ada sekitar 64,2 juta unit UMKM di Indonesia yang menyerap 97 persen tenaga kerja nasional dengan kontribusi terhadap PDB sekitar 61 persen dan ekspor sebesar 14 persen.
“Pada kuartal III-2020, riset Bank BRI terhadap 3.000 pelaku UMKM di 33 provinsi menunjukkan ada 84,7 persen pelaku UMKM yang terdampak Covid-19,” kata Teten dalam acara Forum Fristian yang ditayangkan Stasiun TVRI, Rabu (19/5/2021).
Dia menjelaskan, rata-rata pendapatan pelaku UMKM turun hingga 53 persen. Di tengah pandemi, lanjut Teten, aktivitas bisnis UMKM di Indonesia semakin membaik dengan meningkatnya Indeks Aktivitas Bisnis (IAB) pelaku UMKM pada kuartal IV-2020 mencapai 81,5 persen dan terus meningkat menjadi 93,0 persen pada kuartal I-2021.
“Sejarah mencatat, UMKM terbukti cukup tangguh dalam menghadapi berbagai resesi
dalam pengalaman krisis ekonomi di Indonesia. Pada tahun 1997 saat awal terjadinya krisis ekonomi Indonesia, UMKM memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar Rp250 triliun,” jelasnya.
“Pasca krisis ekonomi, kontribusi UMKM terus meningkat hingga mencapai Rp1.500 triliun pada tahun 2013. Pada tahun 2018, sektor UMKM memberikan kontribusi sebesar Rp8.573 triliun terhadap PDB,” tambahnya.
Menurut Teten, data menunjukan ada 12 juta pelaku umkm yang telah Go Digital selama kurun waktu 8 tahun. Dari angka 12 juta, sekitar 4 juta tumbuh pesat di tahun terakhir ini, karena telah terjadi pola perubahan konsumsi masyarakat di masa pandemi Covid-19.
“Telah terjadi pola perubahan konsumsi masyarakat, termasuk belajar online ,karena ada pembatasan sosial,perubahan kegiatan usaha yang offline, sehingga mereka melakukan transformasi ke digital,” tuturnya.
Teten memaparkan bahwa tren online ini akan menjadi sesuatu yang berkelanjutan, targetnya di tahun 2024 menjadi menjadi 30 juta. Caranya, sambung dia, dengan menyiapkan pelaku umkm untuk siap On Boarding di Market Place online.
“40 persen pengadaan pemerintah harus menyerap produk UMKM dan pengadaan lewat elektronik juga,” paparnya.
Sementara itu, pemerhati koperasi dan UMKM sekaligus inisiator dari UMKM alumni Unpad yang tergabung dalam Perkumpulan Bumi Alumni (PBA), Dewi Tenty menyampaikan bahwa peran pemerintah yang mensupport penjualan online untuk UMKM di masa pandemi ini tidak bisa berdiri sendiri.
Dia menyebut, hal tersebut merupakan suatu mata rantai produksi dan pasar yang tidak terputus, dimulai dari penyiapan bahan baku produksi. Seharusnya, ucap Dewi, dapat dipenuhi dari produk lokal, kemudian proses packaging, proses mengemas tampilan foto produk, dan terakhir adalah sistem pengiriman kepada pelanggan.
“Mata rantai ini sebaiknya jangan terputus,karena apabila hanya sebagian saja dilakukan akan menimbulkan suatu proses yang tidak sustain,” ucap Dewi.
Dia mengungkapkan bahwa support kepada UMKM dari pengusaha-pengusaha besar atau BUMN itu harusnya mengarah ke rantai produksi itu sendiri. Dewi mencontohkan, perusahaan mobil, maka akan meminta support dari umkm dari komponen-komponen penunjang seperti mur, baut dan lain-lain.
“Masih banyak di kita yang belum nyambung seperti perusahaan otomotif meminta support umkm nasi kotak untuk karyawan,” ungkapnya.
“Jadi sudut pandang melibatkan produk umkm di kita belum optimal, masih ala kadarnya saja,” tutupnya.
Dalam closing statementnya Dewi menyebutkan bahwa dari semua proses yang terpenting adalah kontinuitas dari program-program yang sudah dihasilkan karena kalau masih angin-anginan maka jargon umkm sebagai back bone hanya sebatas angan-angan saja. (Red)
