Selain itu, peningkatan PPh juga disumbang pembayaran skaligus atas jaminan hari tua, uang tebusan pension, uang pesangon dan bonus tahun 2023 yang dicairkan pada triwulan I 2024. Dari sisi sektor dominan, sektor Industri Pengolahan berkontribusi terbesar yaitu sebesar 44,72 persen. Diikuti dengan sektor Perdagangan Besar dan Eceran yang tumbuh 4,22 persen seiring dengan maikn membaiknya aktivitas masyarakat di sektor perdagangan internasional dengan kontribusi sebesar 21,54 persen.
Capaian penerimaan neto Bea Cukai Jawa Barat sebesar Rp 7,44 triliun atau 20,60 persen dari target tahunan. Pertumbuhan total penerimaan Bea dan Cukai (yoy) turun sebesar 22,24 persen atau senilai Rp2,13 trilun. Hal ini dikarenakan terdapat kenaikan target penerimaan untuk wilayah Jawa Barat sebesar Rp36,09 triliun dari target tahun 2023.
Langkah optimalisasi penerimaan dilakukan dengan melakukan monitoring dan evaluasi serta pengamanan penerimaan negara melalui Tim Optimalisasi Penerimaan Negara (TOPN) TA 2024, optimalisasi ekstra effort penerimaan melalui audit, penelitian ulang, monitoring umum dan khusus, penagihan aktif dan join collection serta implementasi Ultimum Remedium Cukai, dan kegiatan lainnya.
Total realisasi PNBP mengalami pertumbuhan sebesar 12,09 persen (yoy) dengan capaian 35,69 persen dari target Rp4,91 triliun yang dikontribusi oleh PNBP Lainnya dan Pendapatan Badan Layanan Umum. Capaian PNBP lainnya dikontribusi dari realisasi pada akun Pendapatan Paspor, Pendapatan Penerbitan STNK, Pendapatan BPKP, Penerimaan Kembali TKD dan Dana Desa Tahun Anggaran Yang Lalu dan Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan 31 maret 2024 mencapai Rp12,11 triliun tumbuh 74,93 persen dari tahun sebelumnya yang didukung oleh peningkatan signifikan realisasi pada seluruh jenis belanja.
Realisasi Belanja Pegawai mencapai Rp5,02 triliun dikontribusi oleh kenaikan pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri serta PNS seiring kenaikan gaji pokok PNS dan TNI/Polri, Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito, Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS, serta Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK.
Realisasi Belanja Barang sampai dengan 31 Maret 2024 mencapai Rp5,72 triliun, tumbuh sebesar 113,32 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya. Didorong oleh peningkatan kinerja pada hampir seluruh jenis Belanja Barang terutama dikontribusi oleh kegiatan Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi Tahun 2024 pada KPU, Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit, serta Pelayanan Kesehatan dan JKN.
