JABARNEWS | JAKARTA – Perkembangan perilaku dan praktik Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di tanah air terbilang cukup mengkhawatirkan.
Atas dasar itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama sejumlah ormas Islam sepakat meminta pemerintah Joko Widodo dan DPR untuk memasukan perilaku dan praktik LGBT sebagai kategori tindak pidana dalam Rancangan Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).
Pernyataan tersebut ditegaskan dalam Halaqah Dakwah Lintas Ormas dengan tajuk “Mengapa Kita Menolak LGBT” yang diinisiasi Komisi Dakwah MUI.
“Peserta Halaqah juga mendorong agar pemerintah dan DPR memasukkan perilaku homoseksual secara umum sebagai perbuatan pidana dalam RKUHP,” kata Ketua Komisi Dakwah MUI, Ahmad Zubaidi dalam keterangan resminya di laman MUI, Kamis (2/6).
Ahmad menegaskan, bahwa MUI dan ormas-ormas Islam menolak keras praktik LGBT. Ia menjelaskan perkawinan sesama jenis seperti yang diinginkan komunitas LGBT sebagai bentuk pelanggaran terhadap Pancasila, UUD 1945 dan UU tentang Perkawinan.
