JABARNEWS | BANDUNG – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat, Sumarwan Hadisoemarto, menyambut baik rencana dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-PAN RB), Syafruddin, terkait pengangkatan tenaga kerja honorer kategori 2 (K2) yang tidak bisa mengikuti mengikuti seleksi CPNS 2018 melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Saya menyambut baik karena suatu solusi yang mudah-mudahan bisa memecahkan permasalahan honorer K2 yang di atas umur 35 tahun. Karena, kita harus konsisten untuk CPNS itu harus tetap mengikuti ketentuan di bawah 35 tahun,” kata Sumarwan, Rabu (6/9/2018)
Dengan adanya rencana tersebut dirinya mengaku tidak ada persiapan khusus. Menurutnya, hal ini akan sama dengan kegiatan penerimaan seleksi pada umumnya terlebih BKD masih memiliki data K2 yang terdaftar di Jawa Barat khususnya.
“Nanti kabupaten masing-masing juga punya data K2-nya jadi sama saja. Seperti sekarang ada formasi untuk provinsi berapa untuk kabupaten dan kota berapa,” jelas Sumarwan.
Terkait kuota PPPK yang akan diterima nantinya Sumarwan menyerahkan sepenuhnya pada pemerintah pusat.
“Nanti tergantung pemerintah. Misalkan pemerintah memandang bahwa perlu bisa menerima seluruhnya, yah kita terima seluruhnya. Tapi saya rasa kalau seluruhnya tidak fair, harus melalui tes. Kita tetap berbasis kompetensi,”ungkapnya.
Ditambahkannya, sampai saat ini belum memasuki hal teknis. Dia tidak dapat memastikan berapa jumlah calon PPPK yang akan diterima.
“Tapi saya berharap mudah-mudahan tahun ini bisa lebih banyak, kita upayakan. Misalkan tahun ini kita dapat 1085 (CPNS), itu kan lumayan untuk CPNS. Untuk PPPK mudah-mudahan kalau bisa sebesar itu,” ujarnya
Diketahui, jumlah K2 yang tercatat untuk Jawa Barat terdapat sekitar 1000 orang. (Mil)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
