JABARNEWS | SUMEDANG – Pembangunan jalan bebas hambatan Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan) masih saja terkendala pembebasan lahan. Karenanya Pj Bupati merasa perlu turun tangan, ia akan membahas secara menyeluruh semua permasalah itu.
Penjabat (Pj) Bupati Sumedang Sumarwan Hadisoemarto menyebutkan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan pihak Satker Tol Cisumdawu, dikutip dari sumedangonline.com.
“Kita terus berkoordinasi, proyek ini harus kita dukung, percepatan itu harus menjadi komitmen kita bersama. Karena kalau tidak semua akan berdampak. Tentunya Pemerintah Kabupaten yang notabene menjadi tempat pembangunan ini berada, kita seoptimal mungkin membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan, khususnya dalam hal pembebasan tanah,” ujar Sumarwan, yang juga berharap agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.
Ia pun akan melakukan proses selanjutnya sesuai dengan format hukum yang ada.
“Saya dengan Satker, teman-teman kita, Pak Camat, Pak kepala Desa, ya segera disampaikan segala permasalahan sekecil apa pun yang kira-kira akan berdampak pada pembangunan ini kita kumpulkan, lalu kita rumuskan dan cari jalan keluarnya,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala satuan kerja pelaksanaan (Satkerlak) jalan bebas hambatan Cisumdawu, Wida Nurfaida meyakini target seksi 2 dan 3 akan selesai pada akhir 2019. Seperti diharapkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono saat mengunjungi proyek pengerjaan ruas Tol Cisumdawu di Desa Cilengser, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Kamis (26/4/2018) lalu.
Aalasan prioritas seksi 2 dan 3, menurut Wida karena Loan Agreement (perjanjian pinjaman luar negeri) nya baru keluar pada Mei lalu.
“Jadi, kami memang sudah tanda tangan kontrak di November 2018. Tapi sampai saat ini kita belum mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SKP). Karena memang administrasi loan agreement (saja) baru keluar bulan Mei, dan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) baru keluar bulan minggu lalu,” kata Wida Nurfaida di Gedung Negara Kabupaten Sumedang, Kamis (9/8/2018).
Termasuk pada seksi 1 masih menyisakan berbagai permasalahan, salah satunya perizinan. Persoalan ini terungkap saat ada kunjungan dari Komisi D DPRD Sumedang. Hanya saja, terkait itu, Wida memastikan saat ini sudah lengkap.
“Memang ada kunjungan dari Komisi D, tapi sekarang izinnya sudah lengkap,” tandasnya. (Vie)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
