JABARNEWS | GARUT – Untuk meningkatkan silaturahmi dan peningkatan kapasitas, para pendamping desa profesional menggelar Rapat Kordinasi Kabupaten Garut (Rakorkab), di gedung Local Education Centre (LEC) Kabupaten Garut, Kamis (24/5/2018.
Dikatakan Tenaga Ahli Pembangunan Partisipatif (TA PP), Yosep, meski tengah menjalankan ibadah puasa, kegiatan Rakor Pendamping se-Kabupaten Garut tetap dilaksanakan .
Menurutnya, selain untuk meningkatkan silaturahmi dan kordinasi antarjenjang pendampingan, yaitu Pendamping Lokal Desa (PLD), Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP), Pendamping Desa Tehnik Inprastruktur (PDTI), bersama Tenaga Ahli Kabupaten Garut, juga untuk memberikan peningkatan kapasitas.
“Kegiatan ini merupakan bagian dari peningkatan kapasitas dalam implementasikan UU No 6 2014 Di Desa,”
ujar Yosep.
Ia berharap keberadaan pendamping di lapangan dapat diakui keberadaannya oleh semua pihak. Karenanya semua pendamping berbagai pendamping perlu ditingkatkan kapasitasnya.
Selanjutnya ia menlaskan, saat ini pihaknya menghadirkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Garut serta dari Kantor Pajak Pratama.
Ke depan katanya, TA Kabupaten Garut juga akan berkordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan inspektorat kabupaten.
Sementara itu Sekretaris DPMD Kabupaten Garut, Asep Jaelani, saat membuka Rakorkab mengatakan, Pendamping Desa selain dapat meningkatkan kapasitasnya, juga diharapkan dapat sinergi ketika berada di lapangan. Baik dengan Desa maupun dengan Kecamatan.
Asep mengapresiasi kegiatan peningkatan kapasitas para pendamping desa ini. Apalagi kegiatan itu dilakukan secara swadaya dan mandiri oleh para pendamping .
Terkait peningkatan kapasitas para pendamping, Asep mengatakan, selayaknya kemampuan para pendamping harus di atas kemampuan para perangkat Desa.
Dalam kesempatan ini, Asep mengucapkan terima kasih atas kerja sama dan kerja keras para Pendamping Desa. Saat ini Kabupaten Garut meraih juara kedua dalam Penyaluran Dana Desa se-Provinsi Jawa Barat.
“Namun, yang terpenting ke depan adalah penggunaan dana desa . Penggunaan dana desa sesuai harapan masyarakat dalam Musyawarah Desa yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDes), dan teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes),” ujarnya.
Ditambahkannya, para pendamping agar selalu kompak, jangan sampai terpisah-pisah. Jangan sampai ada Pendamping Desa yang doble job.
“Pendamping juga harus selalu bersinergi dengan semua pihak. Bila ada persoalan dan permasalahan di desa sekecil apapun, samapaikan pada kami,” pungkas Asep. (Tgr)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
